LINGKUNGAN DAN PERILAKU MASYARAKAT

PENGERTIAN LINGKUNGAN | Menurut Para Ahli Lingkungan.

Pengertian dari Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar atau sekitar mahluk hidup. Para ahli lingkungan memberikan definisi bahwa Lingkungan (enviroment atau habitat) adalah suatu sistem yang kompleks dimana berbagai faktor berpengaruh timbal-balik satu sama lain dan dengan masyarakat tumbuh-tumbuhan. Menurut Ensiklopedia Kehutanan menyebutkan bahwa Lingkungan adalah jumlah total dari faktor-faktor non genetik yang mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi pohon. Ini mencakup hal yang sangat luas, seperti tanah, kelembaban, cuaca, pengaruh hama dan penyakit, dan kadang-kadang intervensi manusia.

Kepentingan atau pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap masyakat tumbuhan berbeda-beda pada saat yang berlainan. Suatu faktor atau beberapa faktor dikatakan penting apabila pada suatu waktu tertentu faktor atau faktor-faktor itu sangat mempengaruhi hidup dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, karena dapat pada taraf minimal, maximal atau optimal, menurut batas-batas toleransi dari tumbuh-tumbuhan atau masyarakat masing-masing.

Lingkungan terbagi 2 yaitu Biotik dan Abiotik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komponen biotik (komponen makhluk hidup), misalnya binatang, tumbuh-tumbuhan, dan mikroba.
2. Komponen abiotik (komponen benda mati), misalnya air, udara, tanah, dan energi.

PENGARUH POLITIK TERHADAP PERENCANAAN

Perencanaan menurut Diana Conyers dan Peter Hills (1984,hal.3)  adalah sua

tu proses berkelanjutan yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan 

tentang alternatif pemanfaatan sumber daya yang ada dengan maksud mencapai 

tujuan tertentu di masa yang akan datang. Sebagai suatu proses, perencanaan akan 

berkaitan dengan tahapan-tahapan tertentu baik  yang sudah tertata dengan rapi

 maupun tahapan-tahapan yang berkembang secara alamiah. Tahapan-tahapan 

dalam perencanaan ini dengan sendirinya akan melibatkan berbagai aspek di luar 

perencanaan, baik menyangkut aktornya, sumber-sumber datanya maupun aspek

 lingkungan dimana suatu perencanaan dibuat.

Keterkaitan antara perencanaan dengan faktor-faktor lain di luar dirinya diungkapkan 

oleh Conyers dan Hills yang mengatakan bahwa “Salah satu implikasi yang paling

 signifikan dari keterkaitan antara perencanaan, pembuatan kebijakan dan pelaksanaan

 adalah kenyataan bahwa perencanaan tidak dapat dianggap terpisah dari lingkungan 

sosial, administrasi da

n khususnya lingkungan politik dimana ia harus beroperasi. Hal ini penting, 

terutama untuk mempertimbangkan sistem politik di negara yang bersangkutan

 (misalnya cara dimana para pemimpin politik berkuasa, apakah menggunakan

 sistem satu partai atau multi partai dan derajat sentralisasi atau desentralisasi),

 ideologi politik pemerintah yang berkuasa dan struktur sosial masyarakat.

 “ (Conyers dan Hills, 1984, hal.17). Secara khusus, tulisan ini akan menggambarkan

 tentang bagaimana pengaruh aspek politik di dalam perencanaan pembangunan 

di Indonesia, dengan terlebih dahulu melihat tinjauan teoritis tentang keterkaitan 

antara politik dan perencanaan untuk menemukan wilayah dimana ada interaksi

 antara politik dengan perencanaan.

 POLITIK DAN PERENCANAAN

1.      Pengaruh Situasi Politik Terhadap Perencanaan

2.      Proses Politik Dalam Perencanaan Partisipatif 

3.      Pengaruh Ideologi Politik Terhadap Perencanaan

4.      Perencanaan Partisipatif Dalam Konteks Demokrasi Keterwakilan

5.    Perencanaan Teknokratis di Bawah Tekanan Politik

           Kekuatan otoritas politik terhadap perencanaan dapat kita lihat contoh kasus seperti 

penolakan RUU JPSK oleh DPR pada 2008 lalu. Penolakan Rancangan Undang-Undang

 Jaring Pengaman Sistem Keungan (JPSK) oleh DPR merupakan salah satu contoh besarnya

 otoritas politik dalam perencanaan, RUU merupakan hasil kerja pemerintah termasuk di 

dalamnya Bappenas. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa besarnya kewenangan DPR (Politik)

 terhadap perencanan mempengaruhi secara langsung baik proses maupun implementasi 

perencanaan tersebut Merujuk kembali kepada penyataan Friend dan Jessop bahwa posisi

 perencana yang berada dibawah kendali serta pengaruh dari politisi memberikan pandangan

 bahwa benar adanya teori tersebut jika melihat kenyataan yang ada seperti penolakan 

JPSK tersebut.

KESIMPULAN

    Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka beberapa kesimpulan yang dapat

 ditarik dalam membicarakan  tentang pengaruh politik terhadap perencanaan yaitu :

1.  Untuk suksesnya suatu proses perencanaan baik dalam proses formulasi, penetapan, 

         implementasi dan evaluasi, dibutuhkan kondisi politik yang baik  yang dapat menjamin 

         terselenggaranya proses perencanaan tersebut.

2.  Perencanaan partisipatif merupakan salah satu proses politik dalam perencanaan yang 

        berkaitan dengan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

3.   Ideologi politik suatu negara akan menentukan dengan cara mana sebuah perencanaan

       dalam negara tersebut akan dibuat.

4.  Perencanaan partisipatif juga dapat dilakukan melalui demokrasi keterwakilan dimana 

        masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan melainkan

         melalui perwakilan-perwakilan.

5.   Besarnya peran lembaga-lembaga politik telah menempatkan perencanaan teknokratis di

        bawah tekanan dan kendali politik.

Tweet